Jakarta - Indonesia merupakan negara dengan potensi
sumber daya laut yang sangat besar, terutama di sektor perikanan mengingat
negara ini merupakan negara kepulauan dengan 65 persen total luas negara berupa
laut. Namun, untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan yang optimal, negara
ini perlu merancang strateginya dengan penguatan daya saing produk kelautan dan
perikanannya dengan pendekatan ekonomi biru.
Tentu muncul pertanyaan, apa itu blue economy atau ekonomi biru ?. Blue economy merupakan model pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan
dan menggunakan pendekatan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan
kelautan. Nah, bagaimana kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
sebagai kementerian diberi tanggung jawab menggarap potensi kelautan dan
perikanan negara ini?
Tentu, kementerian itu terus bergerak melakukan
pembenahan, termasuk mengelola sumber daya laut dan kelautan secara
berkelanjutan. Dari sisi produksi, laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) mencatat hingga triwulan III atau Januari--September 2023, ekspor produk
perikanan Indonesia mencapai USD4,1 miliar.
Pencapaian ini 53 persen dari target yang ditetapkan
tahun ini yakni USD7,6 miliar. Sedangkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari sektor perikanan sebesar Rp1,1 triliun. "Rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor 99,84 persen dan Ekspor
Produk Perikanan USD4,1 miliar sampai triwulan III. Sedangkan PNBP Kelautan dan
Perikanan Rp1.127 miliar hingga 10 November 2023," ujar Menteri KKP Wahyu
Sakti Trenggono.
Dari gambaran di atas, capaian indikator kinerja utama
KKP tahun 2023 sampai triwulan III-2023 adalah produksi perikanan mencapai 18,5
juta ton, terdiri dari perikanan tangkap 5,76 juta ton dan perikanan budi daya
sebesar 12,74 juta ton yang terdiri dari ikan 4,75 juta ton dan rumput laut
7,98 juta ton.
Di sisi lain, rata-rata nilai tukar nelayan (NTN)
105,89 dan rata-rata nilai tukar pembudi daya ikan 105,07. Sementara itu, bila
dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan nilainya sebesar
6,78 persen, sedangkan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,7 persen.
Adapun nilai PDB Rp214,18 triliun.
Dari gambaran di atas, harus diakui kinerja sektor
perikanan tidaklah terlalu buruk. Meskipun, tetap harus terus dtingkatkan di
masa mendatang. Ke depan, industri perikanan akan menghadapi tatangan berupa
persaingan yang ketat dalam memperoleh pasokan bahan baku ikan segar. Hal ini
tentunya berdampak ke industri pengolahan perikanan dalam memenuhi kebutuhan
produksi yang stabil dan berkualitas.
Selain itu, masalah illegal fishing dan overfishing
juga menjadi tantangan serius. Praktik-praktik ilegal tersebut dapat merusak
ekosistem perairan dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.
Program
Kementerian
Berkaitan dengan kondisi itu, menurut Dirjen Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo,
kementeriannya tengah merancang strategi penguatan daya saing produk kelautan
dan perikanan Indonesia dengan basis ekonomi biru.
Fokus strategi ini mencakup standardisasi, inovasi
produk, penerapan ketertelusuran dan rantai dingin, pengelolaan logistik ikan,
pemberdayaan usaha, akses pembiayaan dan investasi, serta promosi dan akses pemasaran.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah
merancang strategi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia
dengan basis ekonomi biru. “Ujung dari semua itu adalah menciptakan produk
berkualitas tinggi dan inovatif yang memenuhi standar pasar internasional serta
mendominasi pasar dalam negeri,” ujarnya.
Budi optimistis, target pemasaran produk perikanan
Indonesia telah disusun sesuai kebutuhan pasar domestik dan internasional
(market driven), dengan proyeksi nilai ekspor produk kelautan dan perikanan
mencapai USD8,5 miliar dan nilai perdagangan dalam negeri mencapai Rp796,93
triliun pada 2029.
Strategi selanjutnya mencakup pemanfaatan teknologi
pengolahan ramah lingkungan, didukung dengan bahan baku berkualitas, harga yang
stabil dan wajar, serta penerapan sistem rantai dingin dan logistik ikan yang
efisien, terkoneksi, dan kompetitif.
"Pemenuhan bahan baku berkualitas adalah bagian
integral dari penerapan sistem logistik dan rantai dingin yang bergerak
bersama," ujarnya Budi.
Direktur Jenderal Perikanan KKP, Budi Daya, Tb Haeru
Rahayu, mengatakan, upaya meningkatkan pelaksanaan program kerja ekonomi biru,
khususnya pada subsektor perikanan budidaya ada dua strategi utama untuk
mencapai tujuan pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang
berkelanjutan.
Strategi itu yaitu fokus pada pengembangan perikanan
budidaya berorientasi ekspor untuk lima komoditas utama: udang, kepiting,
lobster, rajungan, dan rumput laut. Kedua, meningkatkan produksi komoditas
lokal melalui pembangunan kampung perikanan budidaya.
Adapun untuk merealisasikan agar produktivitas
perikanan budidaya bisa maksimal diantaranya ; Pengembangan sistem perbenihan
yang fokus pada produksi varian komoditas unggul yang potensial, Kemudian
pengembangan sistem produksi yang fokus pada penciptaan efisiensi produksi,
Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan yang fokus pada upaya
pencegahan dan penanggulangan hama penyakit, Penguatan kapasitas SDM di sentral
produksi, serta mendorong pengembangan sistem bisnis terintegrasi (integrated aquaculture business) di
sentral produksi untuk menjamin efisiensi dan pemasaran.
Upaya lain yang dilakukan, KKP terus memperketat
pengawasan di laut untuk mencegah eskalasi illegal
fishing di sejumlah perairan."kami komiten mencegah illegal fising dengan terus melakukan
operasi di laut Indonesia. Jika ada kapal yang melakukan pencurian ikan dengan
tegas langsung kami giring dan tangkap tidak pandang bulu kapal dari negara
manapun," tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nurawaluddin.
Selain itu, KKP juga berkomitmen menjalankan strategi
yang bertujuan untuk menjaga populasi perikanan dan melestarikan ekosistem laut
secara menyeluruh di Indonesia. Strategi pertama yaitu berfokus pada upaya
konservasi, mengingat laut merupakan tempat pemijahan alami bagi biota-biota
laut sekaligus berfungsi sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon.
Demi mencegah kerusakan ekosistem laut, KKP juga
berfokus pada upaya pengawasan serta penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Selain itu, KKP mengajak partisipasi para nelayan untuk bersama-sama
membersihkan laut dari sampah plastik.
Strategi selanjutnya, KKP ingin menerapkan penangkapan
ikan terukur yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun
2023. ADV
Sample
onPers