Pembangunan PPN Pengambengan untuk Modernisasi & Inklusivitas Ekonomi Perikanan

Rabu, 30 Juli 2025

Bali - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pelaku usaha perikanan di Provinsi Bali untuk bersiap menghadapi transformasi industri. Hal ini sejalan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan melalui Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM) yang juga menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menegaskan proyek ini juga mendukung relokasi aktivitas perikanan dari Pelabuhan Benoa seiring pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Pembangunan ini akan mencerminkan transformasi tata kelola perikanan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“PPN Pengambengan dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap dari hulu ke hilir, mulai dari pelayanan kapal, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran, yang akan menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan,” ungkap Didit dalam siaran resmi KKP, Selasa (29/7).

Penguatan Kopdeskel

Seiring pembangunan fisik pelabuhan, KKP juga memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pelaku UMKM, yang akan difasilitasi dalam bentuk akses lokasi usaha, pendampingan manajemen, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri perikanan modern. KKP juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah kelembagaan yang profesional dan berdaya saing, khususnya bagi nelayan kecil, pengolah, dan pedagang hasil perikanan.

Tak hanya itu, PPN Pengambengan juga diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterhubungan langsung antara pelabuhan, unit pengolahan ikan, dan jaringan distribusi pangan nasional. Dengan demikian, pelabuhan ini menjadi simpul penting dalam penyediaan pasokan protein hewani laut yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Sementara itu Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyebut proyek ini mentransformasikan tata kelola perikanan tangkap menjadi semakin baik. Pengembangan ini akan meningkatkan kapasitas produksi ikan, daya tampung kapal, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan negara dari PNBP. “Ini adalah investasi strategis untuk memperkuat fondasi industri perikanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan Indonesia utamanya dalam implementasi penangkapan ikan terukur,” tutur Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.

Latif menambahkan transformasi ini bukan hanya milik pelaku usaha besar. Kami pastikan UMKM, koperasi, dan masyarakat lokal tumbuh bersama dan terlibat aktif dalam pengelolaan pelabuhan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PPN Pengambengan akan menjadi sentra perikanan di zona 4 penangkapan ikan terukur. Menteri Trenggono menegaskan setiap zona penangkapan ikan terukur akan dibangun minimal satu pelabuhan perikanan yang lengkap fasilitasnya. Mulai dari proses penangkapan ikan, loading unloading, hingga fasilitas industri di belakangnya.