JAKARTA, (21/11) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak pengurus Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat menerima audiensi pengurus KNTI di kantor KKP Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Menurutnya, sebagai organisasi perwakilan nelayan tradisional, KNTI memiliki peran dan tanggung jawab untuk menyejahterakan nelayan tradisional sama halnya dengan pemerintah.
“KNTI harus jadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional,” kata Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono menjelaskan, KKP memiliki sejumlah program prioritas yang tujuannya adalah menyejahterakan nelayan tradisional. Mulai dari pembangunan kampung nelayan modern yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, penghapusan utang, hingga berupaya menyalurkan bahan bakar minyak secara tepat sasaran ke nelayan.
Namun, kata Menteri Trenggono, selama ini ia menemukan banyak pengusaha yang mengatasnamakan nelayan dan menghambat berbagai program kerja terkait kesejahteraan nelayan.
“Tujuan kebijakan kita adalah kesejahteraan nelayan tradisional. Salah satu cara ya meningkatkan produktivitasnya. Tapi kita banyak temukan banyak nelayan yang dijadikan alat pengusaha untuk melawan pemerintah. Nah KNTI harus bisa menyampaikan program kebijakan kesejahteraan nelayan,” jelasnya.
Menteri Trenggono pun meminta KNTI mendata jumlah nelayan tradisional yang benar-benar memiliki kapal, bukan yang bekerja dengan kapal pengusaha.
“Saya minta satu dua bulan ke depan seluruh data nelayan tradisional by name by adress di setiap daerah sudah ada. Dari situ kita bisa lakukan berbagai intervensi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KNTI Dani Setiawan menyambut baik ajakan Menteri Trenggono untuk berkolaborasi menyejahterakan nelayan tradisional. Dia pun menyatakan siap untuk segera melakukan pendataan para nelayan termasuk dengan masalahnya.
“Kami siap membantu pemerintah untuk menyejahterakan nelayan tradisional. Namun kami berharap agar pemerintah memberi dukungan dan solusi yang dibutuhkan para nelayan tradisional,” ungkapnya.
Seperti diketahui, KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono memiliki lima program ekonomi biru untuk menyejahterakan nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budidaya ramah lingkungan, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program ekonomi sirkuler pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
*BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI*
onPers