Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menginstruksikan jajarannya meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres
tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan
validitas data penerima manfaat. Dengan data yang terintegrasi, diharapkan
program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasa
kemiskinan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam upaya meningkatkan efektivitas program,
Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar
mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial. “Yang ada dalam data harus segera
dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15
tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos. Itu namanya membuat
orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,”
kata Gus Ipul.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden
Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk
menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial
(social empowering). Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima
manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja
Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari
perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi
sosial. "Setelah rehabilitasi,
mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga
akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” katanya.
Mengakhiri arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pegawai Kemensos untuk mengikuti proses bisnis yang sudah ditetapkan dan bekerja dengan prinsip terarah, terpadu, dan berkelanjutan demi menyukseskan program pemberantasan kemiskinan di Indonesia.
onPers