Bola Panas, Bansos Era Jokowi Rp 500 Triliiun Hanya 50 Persen Tersalurkan

Senin, 17 Februari 2025

Jakarta - Bola panas tengah menggelinding, ini setelah ada pernyataan dari dari Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional pemerintahan Pak Prabowo. dan kita tahu Luhut Binsar Panfjaitan juga punya jabatan startegis karena menduduki beberapa kali jabatan Menteri, bahkan disebut Menteri yang paling dekak dengan Presiden ke - 7 Indonesia Jokowi.

Luhut menyebut Bantuan sosial (Bansos) yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh atau 50 persen yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos. "Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," ujar Luhut.

Oleh karenanya, untuk menyelesaikan persoalan ini perlu optimalisasi digitalisasi. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi distribusi bantuan. Sebagai solusi, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Menyikapi adannya ungkapan ini, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais mengatakan, fakta yang baru terungkap ini semakin membuat murka dan memperlihatkan secara jelas cara kerja di pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Pengakuan Luhut kemarin, bahwa total Bansos senilai Rp 500 Trilliun, tapi cuma setengah yang sampai ke sasaran, setengahnya lagi salah alamat. Ini semakin membuat murka betapa amburadulnya cara kerja rezim Mulyono,” tegasnya.

Amien Rais mengatakan bahwa selama ini yang dilayani oleh Jokowi hanyalah kaum oligarki bukan rakyat Indonesia sendiri. Adanya isu miring yang bertubi-tubi soal Jokowi dan pemerintahannya 2 periode, membuat Amien Rais semakin ketir-ketir. Pihaknya khawatir akan ada gerakan rakyat yang menakutkan. “Nah bayang-bayang bakal ada gerakan rakyat yang akan jadi people power, nampaknya sudah semakin real,” ujar Amien.

Senada, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyampaikan kritik bernada satir terhadap lemahnya pengawasan penyaluran bansos. “Ya ampun, pengawasannya bagaimana selama ini ya? Bisa amsyong begini urusan bansos,” ujarnya.

Adi juga menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah yang lebih ketat mengawasi usaha kecil dibandingkan mengatasi kebocoran anggaran dalam jumlah besar. “Ayo MUI mana fatwanya soal begini? Malah yang diuber-uber warung eceran penjualan gas 3 kg yang dituding bikin negara rugi,” tegasnya.

Jika setengah dari anggaran bansos tidak jelas alirannya, maka pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki sistem perlinsos agar tidak lagi menjadi ajang pemborosan anggaran. “Rezim sudah ganti, yang begini mesti diungkap tuntas,” tandas Adi Prayitno.

Adapun menyikapi pernyataan Luhut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku bingung. Pasalnya, anggaran untuk bansos yang masuk perlidungan sosial (perlinsos) tak sebesar itu, "Saya belum mengerti betul maksud Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran dengan nilai bantuan sekitar Rp500 triliun lebih. Yang di Kemensos, angkanya Rp79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional," kata Gus Ipul.

Masih kata Gus Ipul, anggaran untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp75 triliun per tahun. Diberikan dalam bentuk cash transfer lewat bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Pelat Merah), dan PT Pos Indonesia (Persero). "Informasi tersebut tentunya kita jadikan bahan evaluasi ke depan," imbuhnya.

Di sisi lain, Gus Ipul menyebut pentingnya akurasi data penerima bantuan. Sehingga perlu intervensi yang efektif dari Kemensos agar hasilnya bisa terukur dengan baik.

Selama 3 bulan ini, Kemensos berupaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal mengajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat," katanya.

Mengenai perkembangan DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan, saat ini, masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. "Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan pedoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya," tandasnya.