Dominasi Oligarki Lewat Tangan Pejabat

Sabtu, 01 Februari 2025

Jakarta - Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan. dan kita tahu uang itu mengalir dari para Oligarki, sekelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa. Ini menjadikan negara sulit berkembang apalagi menjadi negara maju yang diimpikan semua masyarakat Indonesia. Karena semua kekayaan alam dan tingginya potensial pasar di Idonesia hanya dinikmati oleh para oligarki lewat tangan-tangan penguasa negeri ini. Meski berbagai macam upaya dan cara masyarakat menyampaikan aspirasinya. Tetaplah mereka yang punya uang yang mampu dengan mudah mengendalikan para penguasa kebijakan yaitu para pejabat lewat aturan-aturannya. Miris memang.

100 hari masa kepemimpinan baru Parbowo Subianto baru saja beralalu. Meski pada awalnya banyak gebrakan dalam hal melawan oligarki dan penguasa lama. Yang terbaru kasus pemagaran laut yang disinyalir punya pengusaha besar bagian dari oligarki yang dibentengi oleh penguasa lama mantan penghuni istana. Meski kasusunya telah mencuat, dan banyak menyeret nema-nama pengusaha dan penguasa tapi hukum yang berjalan sangat lamban. sampaikan kapan negeri ini bisa lepas dari jeratan oligarki lewat tangan penguasa yang sudah memporakporakan negeri ini dengan kerusakannya?. Kita kembali memiliki Presiden yang dari militer Presiden Prabowo akankah bisa kita andalkan melawan para oligarki dan penguasa lama? atau malah larut dalam permainan mereka?. Kita buktikan saja lewat kasus pagar laut akankah muncul para tersangka masuk kejeratan besi atau hilang begitu saja bak deterjang ombak.

Mantan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syamsuddin Haris, angkat bicara soal polemik pagar laut yang terus menuai perhatian publik.

Ia menyoroti persoalan utang budi pejabat kepada oligarki yang dianggap menjadi penghambat kemajuan bangsa. "Jika para pejabat negara tersandera utang budi kepada oligarki yang menguasai ekonomi, kapan negeri ini bisa maju?," ujar Syamsuddin.

Syamsuddin juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi kasus seperti ini. "Saatnya Presiden Prabowo unjuk keberanian dan ketegasan dengan tidak memberi toleransi kepada mereka bila melanggar hukum," tekannya.

Dikatakan Syamsuddin, tidak boleh ada toleransi bagi pelanggaran hukum, termasuk yang melibatkan kelompok oligarki. "Negara harus selalu hadir untuk rakyat dan bangsa kita," Syamsuddin menuturkan.

Ia kemudian mempertanyakan langkah hukum pengusutan dalang pagar laut terkesan berlarut-larut. "Bukankah perusahaan dan perorangan pemilik 263 sertifikat HGB pagar laut sdh diketahui," cetusnya.

"Mengapa penyelidikan dlakukan oleh KKP, bukan oleh APH, kepolisian dan kejaksaan," sambung dia.

Blak-blakan, ia berharap tidak ada skenario melindungi pelaku di balik lambatnya proses yang berjalan. "Meski sudah ada perintah Presiden untuk bongkar pagar laut, namun kepemilikan sertifikat HGB, perijinan dan motif perlu diusut tuntas," tandasnya.

Syamsuddin bilang, jika hal tersebut dilakukan pemerintah, maka persekongkolan busuk pengusaha dan pejabat yang merugikan rakyat bisa dibawa ke ranah hukum. "Pak Prabowo, negara harus konsisten hadir untuk tegakkan hukum," kuncinya.