Jakarta - Pemagaran laut ilegal yang terjadi disejumlah perairan laut di Indonesia masih menjadi misteri. Meski beberapa nama yang meilbatkan pejabat baik tingkat desa sampai dengan pemerintah pusat nama mantan Presiden ke - 7 Jokowi hingga pengusaha besar di Idonesia telah mencuat kepublik. Hanya saja sampai dengan saat ini penegak hukum maupun kementerian-kementerian terkait masih lamban dalam menangani kasus ini.Proses hukum harusnya jangan kendor, ungkap dan adili dalang dan semua yang terlibat dalam proses pemagaran laut yang sudah meresakan.
Pengamat Militer Wibisono mengapresiasi ketegasan presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kasus pemagaran laut yang melibatkan kelompok pengusaha dan diduga menyeret sejumlah pejabat di era pemerintahan presiden Joko Widodo. “Saya terharu dan salut dengan ketegasan presiden Prabowo dan aparat TNI yang menunjukan keberpihakannya dalam menjawab aspirasi masyarakat nelayan,” ujar Wibi.
Wibi menilai pembongkaran pagar laut di Tangerang merupakan bukti konkret bahwa negara dalam hal ini prajurit TNI selalu hadir dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selanjutnya, menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN yang membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Wibi meminta presiden Prabowo agar memerintahkan penegak hukum mengusut tuntas siapa dalang di balik pemagaran laut hingga terbitnya HGB dan SHM di lokasi laut yang dipagar tersebut. “Apabila dalam proses penyelidikan nanti terungkap sejumlah nama pengusaha, para pejabat terkait dan mantan menteri, bahkan mantan presiden sekalipun, jika terlibat dalam kasus tersebut maka kami meminta presiden Prabowo agar mendorong kasus itu diungkap secara transparan. Siapapun yang terlibat harus diadili,” tegas Wibi yang juga Ketua Dewan Pembina LPKAN ini.
Wibi juga mengaku miris dengan kondisi bangsa dalam sepuluh tahun terakhir ini. Negara seperti dikendalikan oleh pengusaha dalam melanggengkan kekuasaan oligarki. “Sebelum kasus pagar laut mencuat, isu soal pengkaving-kavlingan wilayah daratan juga sempat berhembus. Namun anehnya aparat penegak hukum terkesan bungkam. Bahkan jika ada masyarakat yang menyuarakan kasus tersebut maka kerap mendapatkan intimidasi hingga kriminalisasi. “Oleh karenanya, kasus pembongkaran pagar laut di Tangerang ini menjadi momentum Pak Prabowo untuk menunjukkan kepada publik bahwa dirinya bukan dalam bayang-bayang Jokowi,” tegasnya.
“Saatnya presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari pejabat yang mengkhianati rakyatnya. Kami yakin bahwa Pak Prabowo tidak punya beban dalam mengambil tindkaan itu. Sebagai mantan prajurit beliau tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pejabat korup,” ungkapnya.
Cuci Tangan
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie merespons tanggapan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik pagar laut di beberapa daerah. Menurutnya, tanggapan Jokowi seperti pura-pura tidak memahami akar masalah. Jokowi juga terkesan cuci tangan. Padahal Proyek Strategis Nasional (PSN) yang jadi salah satu biang keladi pemagaran laut muncul di masa pemerintahannya. “Jokowo tak boleh cuci tangan, PSN itu proyek dia. Bukan jawabannya, saya tidak tahu, saya heran, atau menyebut dirinya tak terlibat,” kata Jerry.
Hal ini merespon pernyataan Jokowi yang menanggapi kasus pagar laut yang terjadi saat masa kepemimpinannya. Jokowi mengatakan harus memeriksa legalitas proses terciptanya SHM dan SHGB di atas laut. “Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau tidak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di Kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya,” ucap Jokowi.
Jerry menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi sangat ambigu bahkan terkesan cuci tangan. Sangat jelas, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) laut sepenuhnya dikelola oleh negara dan tidak bisa dimiliki oleh perorangan. “Laut tak boleh diperjual belikan dan tak bisa dikuasai korporasi. Laut dan lepas pantai dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan bagi orang banyak,” kata Jerry.
Jerry, menegaskan, seharusnya Jokowi bersikap berani dan bertanggungjawab. Sebab, PSN terbentuk sejak kepemimpinannya. Sebab itu, Jerry merasa ada keterlibatan Jokowi dalam pemagaran laut sepanjang 30 KM tersebut.
Jerry juga mengatakan, seharusnya Jokowi jangan cuci tangan terus dalam setiap kasus di masa kepemimpinannya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hingga kini belum mampu ungkap dalang di balik polemik pagar laut. Menurutnya, menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu Sakti Trenggono yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui hal itu sehingga baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial. “Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh,” tegas Uluputty.
“Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya, sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan,” ujar Politisi Fraksi PKS ini dengan keras.
Saadiah juga menyampaikan perbandingan yang jauh berbeda ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku. “Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” ungkap Uluputty.
Sebagai catatan Anggota DPR-RI, Saadiah juga menyoroti anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar Rp6,2 Triliun, dibanding dengan Kementrian Pertahanan 147 Triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia.
Saadiah menyampaikan, dari 8 Astacita Prabowo, 7 di antaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, secara tegas, ia meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia.
onPers